Call Us Today! +6222-7796329|atjatinangor@gmail.com

Diduga Terjadi Kekeliruan Aparat Desa dan Pengurus KTH Diperiksa Polisi

You are here:///Diduga Terjadi Kekeliruan Aparat Desa dan Pengurus KTH Diperiksa Polisi

Diduga Terjadi Kekeliruan Aparat Desa dan Pengurus KTH Diperiksa Polisi


SUMEDANG – Diduga terjadi penyimpangan, sejumlah anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Nanggerang Kecamatan Sukasari Kab. Sumedang, diperiksa Polisi.

Menurut informasi yang dihimpun wartawan Kabar Priangan / Grup PR, Azis Abdullah, pada Senin (5/9/2016) beberapa pengurus, anggota KTH dan aparatur desa dimintai keterangannya oleh Polsek Tnjungsri Polres Sumedang.

Dikabarkan, pemeriksaan tersebut didasari laporan beberapa anggota KTH yang merasaheran terkait pungutan pajak untuk lahan milik Perhutani yang ditanami kopi.

“Benar, beredar kabar seperti itu dan wrga pun mengetahui jik Polisi ikut memeriksa parat desa setempat,” kata Asep (44) warga Desa Nanggerang, Kamis (9/9/2016) di Desa Nanggerang.

Dikatakan, di Desa Nanggerang tedapt sebanyak 11 KTH yang masing-masing anggotanya tercatat sekira lebih dari 20 orang. 

Mereka, kata dia, acap kali menerima bantuan seperti bibit tanaman kopi, pupuk, alat produksi kopi serta fasilitas lahannya milik Perhutani.

Setiap anggota kelompok, kata dia, berhak menggarap lahan Perhutani yang luasannya bervariasi.

“Ada anggota yang menggarap lahan sekira 200 bata serta ada juga yang menggarap lebih lebih dari 200 bata,” katanya.

Mengutip informasi dari beberapa anggota KTH, ujar dia menambahkan, benar jika ada diantaranya KTH yang memungut biaya pajak ke anggotanya.

Pungutan itu, kata dia, rata-rata seribu rupiah per meter dari luasan garapannya.

Diduga akibat persoalan itu, kata dia, ada anggota yang tak faham yang juga kemudian diduga konsultasi dengan pihak kepolisian.

Sementara, Kepala Desa Nanggeranag, Amir melalui Sekdes Jajang Rosidin ketika dihubungi “KP” membenarkan terkait ada beberapa perangkat desa dan KTH yang dimintai keterangannya oleh Polisi terkait persoalan itu.

“Leres kang, aya aparat desa disuhunkeun katerangan dina msalah eta ku Polisi,” tutur Jajang.

Secara keseluruhan bagaimana dan apa masalahnya, Jajang mengaku tak memahami secara pasti.

“Mangga atuh kang ngobrolna sareng Pa Kuwu anu langkung uninga pasoalan eta mah,” ujarnya.

Ditempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Hadi Mulyana SH mengaku belum menangani perkara itu.

“Mungkin itu penyelidikan masih dilakukan  Polsek Tanjungsari,” kata Hadi.

Menurut pantauan dilapangan, sejumlah anggota KTH di Kecamatan Sukasari memang tersebar di sebanyak empat desa yakni Nanggerang, Banyuresmi, Sindangsari dan Genteng.

Mereka, menggarap lahan milik Perhutani dan bercocok tanam komoditi kopi.

Kabar terkait dugaan persoalan di Nanggerang membuat sejumlah anggota KTH di Kec. Sukasari mengaku heran yang juga berpendapat yang beragam.

Salah seorang anggota KTH warga Desa Genteng yang tak mau disebutkan namanya mengaku heran jika anggota KTH ada keharusan untuk membayar pajak lahan yang digarapnya.

“Kami tak mengerti, intruksi dan aturan dari mana terkait kewajiban membayar pajak itu,” ujarnya. ***

Fri, 9 Sep 2016 @12:22



Source link

By | 2016-09-09T12:22:57+00:00 September 9th, 2016|Berita, Berita Sumedang|0 Comments

Leave A Comment